 | |||||
| photo by : liputan 6 |
Dalam rapatnya di gedung DPR Republik Indonesia, hanya fraksi dari Partai Demokrat saja yang tidak pasti bersuara mengenai penetapan Gubernur DIY. Hal ini tentu saja mengecewakan bagi sebagian anggota dan rakyat Jogja utamanya. Warga Yogya menuding sikap gantung dari Fraksi Demorat dalam sidang paripurna menunjukkan bahwa partai pemenang pemilu itu tidak memihak apa kata rakyat. Parawakil rakyat ini meminta, agar Pemerintah lebih konsen lagi untuk mendengarkan aspirasi rakyat yogyakarta. Serta mendesak Mentri Dalam Negeri untuk segera mengesahkan RUU Keistiewaan Yogyakarta. Dikutip dari Liputan 6 : Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan pemerintah tetap akan memasukan pasal pemilukada dalam draf RUUK Yogyakarta. Menurut Gamawan Fauzi, pemerintah akan mengabaikan keputusan DPRD DIY. Mengenai aspirasi masyarakat Yogyakarta yang menginginkan penetapan. Gamawan meminta agar menunggu proses pembahasan lebih lanjut.
Ingatlah negara ini adalah negara demokrasi, yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dengarlah apa yang sedang diteriakkan oleh rakyat, apa yang menjadi kepentingan umum harus jauh diatas kepentingan pribadi.
Sumber : Liputan 6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar